Brida dan Dinsos Medan Sepakat Lakukan Kajian Penanganan PPKS dan ODGJ
Senin, 19 Mei 2025, 09:08:15 | Dibaca: 54
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Medan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan di ruang rapat Dinas Sosial Kota Medan, Jln. T.B.Simatupang / Pinang Baris No. 144 Medan, Jumat (16/5/2025). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kadis Sosial Bapak Khoiruddin, S.Sos, SE, MM, didampingi oleh Sekretaris Dinsos, Bapak Fery Suhery, S.Sos, dan Kabid Rehabilitasi Sosial, Ibu Mariance, S.STP., M.SP.
Dari Brida hadir Ibu Linda Mora, S.STP., M.Si. selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan dan Inovasi & Teknologi didampingi staf Brida Kota Medan, Bapak Muhammad Taufik Rangkuti, S.Pd., M.T., Ibu Dr. Verawaty Simarmata, S.T., M.M. dan Ibu Putriani, S.H.
Koordinasi dimaksudkan untuk mendengar dan menampung permasalahan-permasalahan sosial di Kota Medan. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa perlu adanya koordinasi dan pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsi masing-masing OPD dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) secara spesifik di Kota Medan. Ini dipandang perlu untuk menyikapi seringnya terjadi kesalahpahaman di masyarakat yang sering menghubungi Dinas Sosial untuk penanganan ODGJ, dimana seharusnya dalam penanganan pertama, Dinas Sosial tidak bisa secara langsung menangani hal tersebut.
"Kami sering mendapat panggilan dari warga terkait ODGJ yang berkeliaran di jalan, namun penanganan ODGJ sebenarnya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan. Meski begitu, kami tetap berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Bapak Khoiruddin, S.Sos, SE, MM.
Ibu Linda Mora, S.STP., M.Si. dari Brida menambahkan, "Kajian yang akan kami lakukan berfokus pada pemetaan permasalahan sosial di Kota Medan, terutama terkait PPKS dan ODGJ, serta mekanisme koordinasi antar-OPD dalam penanganannya. Kami juga akan menganalisis kebijakan yang sudah ada dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem."
Koordinasi berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan kajian khusus yang akan dilaksanakan oleh Brida dalam waktu dekat. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan dan SOP penanganan PPKS dan ODGJ yang lebih efektif di Kota Medan.
"Kami berharap dengan adanya kajian ini, penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Medan dapat lebih terintegrasi dan tepat sasaran," tutup Ibu Putriani, S.H.
Dari Brida hadir Ibu Linda Mora, S.STP., M.Si. selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan dan Inovasi & Teknologi didampingi staf Brida Kota Medan, Bapak Muhammad Taufik Rangkuti, S.Pd., M.T., Ibu Dr. Verawaty Simarmata, S.T., M.M. dan Ibu Putriani, S.H.
Koordinasi dimaksudkan untuk mendengar dan menampung permasalahan-permasalahan sosial di Kota Medan. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa perlu adanya koordinasi dan pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsi masing-masing OPD dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) secara spesifik di Kota Medan. Ini dipandang perlu untuk menyikapi seringnya terjadi kesalahpahaman di masyarakat yang sering menghubungi Dinas Sosial untuk penanganan ODGJ, dimana seharusnya dalam penanganan pertama, Dinas Sosial tidak bisa secara langsung menangani hal tersebut.
"Kami sering mendapat panggilan dari warga terkait ODGJ yang berkeliaran di jalan, namun penanganan ODGJ sebenarnya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan. Meski begitu, kami tetap berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Bapak Khoiruddin, S.Sos, SE, MM.
Ibu Linda Mora, S.STP., M.Si. dari Brida menambahkan, "Kajian yang akan kami lakukan berfokus pada pemetaan permasalahan sosial di Kota Medan, terutama terkait PPKS dan ODGJ, serta mekanisme koordinasi antar-OPD dalam penanganannya. Kami juga akan menganalisis kebijakan yang sudah ada dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem."
Koordinasi berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan kajian khusus yang akan dilaksanakan oleh Brida dalam waktu dekat. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan dan SOP penanganan PPKS dan ODGJ yang lebih efektif di Kota Medan.
"Kami berharap dengan adanya kajian ini, penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Medan dapat lebih terintegrasi dan tepat sasaran," tutup Ibu Putriani, S.H.